fbpx

5 Undang-Undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina

Kajian Palestina_5 Undang-undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina (1)_www.aqsainstitute.org

5 Undang-Undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina

“Zionis Israel sengaja membuat dan mengesahkan Undang-Undang untuk melemahkan kaum muslim Palestina.”

Halo sahabat Aqsa, pada kajian Palestina kali ini International Aqsa Institute (IAI) akan membahas tentang undang-undang Zionis yang melemahkan umat muslim Palestina.

Masyarakat Palestina hidup dengan sulit dan semakin dipersulit dengan Undang-Undang Zionis Israel, bukanlah hal yang baru. Selama ini, mereka hidup kesulitan karena diatur oleh Undang-Undang zionis yang mendiskriminasi dan melemahkan.

Nah apa saja isi Undang-Undang yang dibuat oleh zionis untuk mengatur hidup warga Palestina? Berikut informasi ini, kami sajikan untuk anda.

Larangan Menyewa Tanah

Kajian Palestina_5 Undang-undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina (2)_www.aqsainstitute.org

Perumahan di Tepi Barat Alquds (Foto: Melayu Palinfo)

Pada tahun 1960, Israel menetapkan Undang-Undang Dasar yang mengatur kepemilikian tanah Israel.

Aturan tersebut berisi tentang pemblokiran hak penyewaan tanah atas penduduk Palestina, sekitar 80 persen dari tanah yang dikuasai oleh mereka.

Baca Juga: 5 Fakta Pembakaran Masjid Al-Aqsa Tahun 1969

Tak Dapatkan Hak Apapun

Kajian Palestina_5 Undang-Undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina (3)_www.aqsainstitute.org

Warga Palestina Berjalan Mencari Pengungsian (Foto: Antiwar)

Isi dari Undang-Undang Kekayaan Absente milik Israel (1950), para pengungsi Palestina yang diusir setelah 29 November 1947, tidak diberi hak apa pun. Tanah, rumah atau apartemen, dan rekening bank. Semua properti bergerak dan tidak bergerak disita oleh negara.

Secara bersamaan, Hukum Pengembalian (1950) memberikan orang Yahudi dari mana saja di dunia hak untuk secara otomatis menjadi warga negara Israel.

Hak untuk Tinggal Dicabut

Kajian Palestina_5 Undang-Undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina (4)_www.aqsainstitute.org

Warga Palestina Tidak Memiliki Hak Tinggal Di Wilayahnya Sendiri, Alquds (Foto: Democracia Politica)

Warga Palestina memiliki status tempat tinggal di Alquds, hal tersebut seharusnya menjadi hak istimewa. Akan tetapi, hak istimewa itu tidak lagi berlaku semenjak Israel menetapkan Undang-Undang.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, sejak 1967, hampir 15.000 warga Palestina dari Alquds Timur telah dicabut hak tinggalnya.

Padahal Alquds adalah pusat kehidupan warga Palestina, yang sebagian besar penduduk menempati wilayah tersebut. Akhirnya mereka harus pergi dan terpaksa tinggal di pengungsian.

Menurut Human Righs  Watch (https://www.hrw.org/id), sistem tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional.

Larangan Penyatuan Keluarga

Kajian Palestina_5 Undang-Undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina (5)_www.aqsainstitute.org

Pemisahan Warga Palestina dengan Keluarganya (Foto: Spirit Of Aqsa)

Pada tahun 2003 dikenalkan hukum larangan penyatuan keluarga, sebagai peraturan yang darurat.

Ribuan keluarga Palestina telah dipengaruhi oleh hukum, dipaksa untuk berpisah, pindah ke luar negeri, atau tinggal di Israel karena takut akan deportasi yang konstan.

Pada tahun 2018, parlemen Israel memperbarui larangan itu sebagai bagian dari kewarganegaraan dan masuk ke dalam hukum Israel sebagai hukum permanen.

Warga Palestina Peringati Nakba, Terancam Dana Bantuan Dikurangi

Kajian Palestina_5 Undang-undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina (6)_www.aqsainstitute.org

Warga Palestina dipersulit Memperingati Nakba (Foto: cnn Indonesia)

Hari kemerdekaan Israel ditandai sebagai Hari Nakba, yakni hari berkabung. Pada Hari Nakba tahun 1948, terjadi pengusiran lebih dari 700.000 warga Palestina dari tempat tinggalnya.

Pada tahun 2011, hukum Nakba diperkenalkan dengan memungkinkan menteri keuangan untuk mengurangi pendanaan atau dukungan kepada sebuah lembaga jika ia mengadakan kegiatan yang memperingati Hari Kemerdekaan Israel sebagai hari berkabung.

Undang-undang tersebut merampas hak warga Palestina untuk memperingati Nakba, karena diancam dengan persulit perekonomian.

Kajian Palestina_5 Undang-undang Zionis yang Melemahkan Muslim Palestina (7)_www.aqsainstitute.org

Program Edukasi Palestina International Aqsa Institute

Sahabat Aqsa, kajian tentang Palestina singkat diatas ini sudah menjelaskan berbagai kesulitan yang diterima warga Palestina akibat dari Undang-Undang yang dibuat oleh Israel.

Kita tidak bisa berharap Palestina mendapatkan keadilan, jika kita tidak bersuara membela Palestina.

Mari bersama, beri dukungan agar Palestina dapat mewujudkan kemerdekaanya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, satu di antaranya dengan mengenalkan kepada orang sekitar untuk meningkatkan kepedulian terhadap Palestina melalui program edukasi Palestina dari International Aqsa Institute.

Yuk segera daftar! Mari hadirkan ulama nasional atau ulama dari Palestina di kota Anda. Hubungi melalui nomor (0813 5800 5700) atau dapat melalui link edukasi (bit.ly/edukasipalestina). (izzah/iai)

Komentar

Share this post