fbpx

Mengurai Rentetan Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Permasalahan Palestina-Israel

Mengurai Rentetan Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Permasalahan Palestina-Israel

Aqsainstitute.org 

Resolusi Partisi Mandat Inggris Palestina

Resolusi no 181 yang diadopsi pada 29 November 1947 ini merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan PBB untuk meredam konflik Palestina dan Israel. Meski sudah lam terjadi, sampai sekarang resolusi tersebut tak ada implementasinya.

Isi dari resolusi ini adalah PBB merekomendasikan agar wilayah Palestina, yang saat itu dikuasai Inggris, dibagi menjadi dua negara bagian, satu untuk negara Arab dan satu bagian lainnya untuk Yahudi. Resolusi itu juga menetapkan bahwa Yerusalem secara khusus berada di bawah status internasional.

Saat itu, sebanyak 33 negara mendukung resolusi ini dan 13 lainnya yang bermayoritaskan negara Arab dan Muslim menentangnya. Sementara itu, sepuluh negara termasuk Inggris menyatakan abstain terkait dokumen itu. Resolusi no 181 juga merupakan cikal bakal terbentuknya Israel di tanah Palestina.

Resolusi 2253 Soal Status Yerusalem

Resolusi ini berisikan kecaman terhadap upaya Israel mengubah status Al-Quds (Yerusalem) dengan menduduki wilayah bagian timur, Jalur Gaza, Tepi Barat, Puncak Goldan, hingga Semenanjung Sinai selama Perang Enam Hari.

Meski Sinai merupakan wilayah teritorial Mesir, penjajahan Israel di wilayah itu tetap menjadi isu utama dalam konflik Palestina dan Israel.

Resolusi yang diadopsi Majelis Umum pada 4 Juli 1967 ini menjadi resolusi PBB yang paling keras mengecam upaya Israel mengklaim kedaulatan Al-Quds, yang selama ini dianggap sebagai kota suci bagi tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi.

Sebanyak 99 negara mendukung resolusi itu dengan menyerukan agar Israel membatalkan dan menghentikan semua tindakan yang diambil untuk mengubah status Kota Al-Quds.

Meski telah diadopsi, resolusi itu tetap tidak mampu mencegah Israel mengklaim Al-Quds sebagai ibu kota secara sepihak pada 1980.

Resolusi Menentang Zionisme

Salah satu resolusi yang paling kontroversial yang disahkan Majelis Umum PBB adalah
Resolusi 3379. Pada 10 November 1975, resolusi tersebut berisi pengakuan bahwa Zionisme adalah bentuk rasisme.

Resolusi yang didukung 72 negara ini bahkan menyebut bahwa Zionisme sama seperti sistem Apartheid di  Afrika Selatan. Keputusan tersebut membuat Israel geram, hingga mereka menyebutnya sebagai sikap anti-Semit atau anti-Yahudi.

Namun, pada 1991 resolusi itu dicabut setelah Israel mengajukan sejumlah syarat.

Resolusi 4321; Intifada Pertama

Resolusi ini diadopsi PBB pada 3 November 1988, saat meletussnya Intifada pertama (perlawanan bangsa Palestina terhadap pendudukan Israel). Resolusi ini dikeluarkan sebagai bentuk desakan untuk Israel agar menghentikan pendudukannya terhadap Palestina.

Tujuan lainnya yaitu untuk menyerukan solidaritas bagi rakyat dan bangsa Palestina yang hidup di bawah jajahan Israel.

Intifada pertama pun berakhir dengan dialog antara Israel dan Palestina pada 1993 yang menghasilkan Perjanjian Oslo. Amerika Serikat menjadi  mediator dalam kesepakatan tersebut. Perjanjian itu pun menyepakati pembentukan otoritas resmi Palestina.

Resolusi Pengakuan Palestina di PBB

PBB mengadopsi resolusi 6719 yang berisikan pengakuan Majelis Umum terhadap Palestina sebagai negara observer pada 29 November 2012. Sejak itu, status Palestina setara dengan Vatikan dan berhak mendapatkan akses ke Pengadilan Pidana Internasional.

Resolusi tersebut didukung oleh 138 negara dan ditentang 9 lainnya. Sementara itu, 41 negara memilih abstain terkait resolusi tersebut.

Delapan sekutu Amerika Serikat menolak resolusi Majelis Umum PBB soal Yerusalem (21/12) dalam Sidang Darurat Khusus di Markas PBB, New York. (Spencer Platt/Getty Images/AFP)

Tak tinggal diam, Israel dan Amerika Serikat mengecam langkah Majelis Umum yang dianggap sepihak dan menyalahi Perjanjian Oslo.

Resolusi itu didukung oleh 119 negara dan ditolak oleh delapan negara lain termasuk AS, Israel, dan Australia. Sementara itu, 45 negara memilih abstain dalam resolusi tersebut.

Resolusi Perlindungan Warga Sipil Palestina

Resolusi ini menjadi rolusi paling baru yang dikeluarkan PBB . Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi mengenai perlindungan warga sipil Palestina melalui pemungutan suara pada hari Rabu, 13 Juni 2018 di New York, Amerika Serikat.

Sebanyak 120 negara mendukung resolusi yang berjudul Protection of Palestinian Civilians. Sebanyak 8 negara menolak dan 45 negara abstain.

Indonesia dalam Dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di New York,(17/5), menilai banyak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) terutama soal Palestina tidak dilaksanakan. (Dok. Kemlu RI)

Sebelumnya Amerika Serikat telah beberapa kali menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan resolusi ini.

Resolusi yang salah satunya disponsori pemerintah Indonesia ini meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan penilaian terhadap situasi di lapangan di wilayah pendudukan Palestina dan membuat laporan berikut rekomendasi guna menghentikan eskalasi kekerasan, serta mengangkat krisis kemanusiaan di Jalur Gaza akibat blokade militer yang selama ini dilakukan oleh Israel.

Selain itu, situs berita Aljazeera mencatat terdapat dua puluh lima resolusi lain yang dikeluarkan PBB terhadap Palestina dan Israel, baik itu bersumber dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, atau pun UNESCO. Dari begitu banyaknya resolusi, adakah yang benar-benar berdampak positif bagi Palestina? (history/internationalaqsainstitute)

 

Sumber: Aljazeera, CNN

Komentar

Share this post